Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama beserta Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri melakukan visitasi (kunjungan) dan sekaligus pendampingan ke PPID Pelaksana/Pembantu di Lingkungan Pemeritah Provinsi Kepri. Tahap awal kunjungan dilakukan di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam kunjungan tersebut terungkap masih ada OPD yang ragu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi Dikecualikan (KID).

PPID Utama Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan, S, Sos diwakili Kepala Bidang Pengelola dan Layanan Informasi Publik, Dwi Anggraini, SE., didampingi Sub Koordinator Layanan Informasi Publik, Trio Andana, SH dan Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik, Ummil Khalish, SS serta Admin PPID Utama. Sementara dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepri hadir Ketua Ir. Endra Mayendra, M. Si, serta anggota KI Provinsi Kepri yakni Drs. H. Muhammad Djuhari, Jazuli, ST, MM, CPs, CHt dan Hamdani, S. Sos.

Kepala Bidang Pengelola dan Layanan Informasi Publik dalam sambutannya, mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya visitasi untuk memberikan pendampingan kepada OPD bagaimana tata cara dalam membuat DIP dan KID. Terutama untuk menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini.

“Visitasi dan pendampingan ini juga merupakan terobosan dari kadis Kominfo Hasan, selain memenuhi target keterbukaan informasi publik, juga untuk merealisasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Kepri. Makanya kami sangat berharap Kerjasama PPID Pelaksana dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik ini.” Jelas Dwi Anggraini Kamis (28/7/2022) saat kunjungan berlangsung.

Sementara, Ketua KI Ir. Endra Mayendra, M. Si menuturkan “PPID akan mendapatkan penilaian dari KI Pusat tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh sebab itu, Gubernur Kepri mengharapkan kepada PPID untuk hasil Monev pada Tahun 2022 harus bisa mencapai penilaian tingkat tertinggi yakni Informatif”. Ia juga menambahkan, dibutuhkan langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut dengan cara OPD mengetahui hal krusial terkait data yang memiliki nilai tertinggi dalam penilaian Monev.

Visitasi disambut antusias oleh OPD terkait dikarenakan bisa menjadi wadah berdiskusi untuk mengetahui kendala selama ini yang dihadapi OPD dalam membuat klasifikasi informasi publik. Dikatakan lagi, dengan hadirnya Komisioner KI Provinsi Kepri, admin PPID Pelaksana bisa secara langsung bertanya terkait hal yang dirasakan kurang dimengerti tentang PPID.

Sebagai informasi, pada Tahun 2021 Provinsi Kepri hanya menempati kategori “Cukup Informatif” dengan nilai 79,97. Oleh sebab itu, ditahun 2022 ini, PPID Utama dengan dibantu PPID Pelaksana semakin gencar untuk bisa menaikkan nilai Provinsi Kepri disertai dengan naiknya kategori menjadi Informatif.**BM