RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Asal Dokumen

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Ringkasan

Dalam kerangka sistem pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang direncanakan untuk tahun 2025. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan multisektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2025, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan money follows program melalui penganggaran berbasis kinerja, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui e-planning.