LKjlP TAHUN 2019

Asal Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ringkasan

LANDASAN HUKUM 1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang reviu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan tata cara penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah.